Ketua Himpunan Nelayan Pursein Nasional, James T, mengaku semenjak pembatasan solar nelayan semakin sengsara. Pasalnya hampir seluruh Stasiun Pengisian
Diesel
Nelayan (SPDN) di sekitar Pelabuhan Muara Baru kehabisan solar.
“Satu kapal biasanya ada sekitar 20 hingga 40 anak buah kapal dan
setiap hari miniman perorang mendapatkan penghasilan senilai Rp 100ribu.
Tapi sejak pembatasan sedikitnya 10 ribu awak kapal yang merupakan
nelayan tidak mendapat penghasilan. Bila dikalkulasikan setiap orang
kehilangan Rp 100 ribu, berarti setiap hari kerugian nelayan mencapai Rp
1 miliar,’katanya.Chamid, 50, operator stasisun pengisian bahan bakar bunker (SPBB) 370101, mengakui semenjak adanya pengurangan solar, banyak diantara kapal yang tidak mendapat jatah. Pasalnya, biasanya mereka mendapat pasokan 1000 kilo liter, namun sekarang hanya mendapat 800 kilo liter.
“Ya akhirnya banyak yang tidak bisa kita layani. Paling hanya 400-an kapal yang bisa kita layani. Kami juga merasa prihatin dengan kondisi ini sebab dengan minimnya pasokan ini tentu para nelayan tidak bisa melaut,” terang Chamid.
Koodinator Front Nelayan Bersatu (FNB), Ono Surono, mengatakan nelayan mengharapkan pemerintah agar secepatnya menyalurkan BBM kepada nelayan. Sebab berdasar hitungan yang dilakukan alokasi untuk nelayan sebesar 701 ribu Kilo liter mencukupi hingga akhir tahun.
“Sejak minggu ke-3 Agustus, puluhan ribu nelayan bukan hanya dari Muara Baru terutama di sentra perikanan di nusantara dengan adanya pembatasan ini sangat terpukul. Jika pemerintah hingga Sabtu (6/9) nanti belum mencabut pembatasan BBM, nelayan dari seluruh Indonesia akan mendatangi, Kementrian Kelautan dan Perikanan, BPH Migas dan PT pertamina untuk meminta penjelasan,” tandasnya.
Kepala Bidang Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta, Liliek Litasari, membenar ratusan nelayan yang ada di pesisir Jakarta Utara tidak bisa melaut. Menurutnya, selain di Muara Baru, nelayan yang ada di pelabuhan Muara Angke, dari sekitar 250an kapal, hanya 10 saja yang dapat terlayani.
“Mereka menyampaikan persoalan ini kepada Wakil Gubernur melalui surat. Bahkan saat ini kami sudah berupaya untuk mencarikan jalan yang terbaik para nelayan agar mereka tetap bisa melaut. Bahkan ada informasi pihak pertamina sudah mengeluarkan jatah bulan Desember untuk September ini. Meski begitu kami tetap berusaha mencari win win solution terkait persoalan ini,”kata Liliek Litasari. (Pos Kota)