CIANJUR - Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, Asep Suhara, mengatakan, persoalan
krisis air bersih itu tidak bisa ditangani langsung oleh BPBD Kabupaten
Cianjur. Menurutnya, hal tersebut merupakan ranah intansi teknis seperti
Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) Kabupaten Cianjur atau
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten
Cianjur.
"Kami bisa turun jika ada wilayah yang mengalami
kekeringan akibat kemarau panjang. Maka dari itu kami juga akan melihat
kajian teknis dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Kalau pantauan kami
di web, kemungkinan ada beberapa wilayah yang sudah masuk musim
penghujan malah. Memang sebetulnya sekarang ini sudah masuk musim
kemarau tapi tidak seperti tahun lalu (kemarau panjang. Red)," kata
Asep, Jumat (5/9).
Menurut Asep, sejumlah perkampungan yang
mengalami krisis air itu akan masuk program intansi terkait jika memang
setiap tahunnya mengalami air bersih. Biasanya, setiap tahunnya ada
target dan prioritas untuk program antisipasi wilayah yang mengalami
krisis air bersih.
"Dulu seperti di Kecamatan Sukaluyu dan
Kecamatan Karangtengah yang biasanya kekeringan dan sulit mendapatkan
air bersih karena sungainya surut ketika kemarau. Itu oleh kami dibantu
dengan intansi terkait membangun paralon dan bak penampungan sehingga
pada musim kemarau ini tidak sulit lagi," ujar Asep.
Sejumlah
perkampungan di 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur berpotensi dan rawan
terjadi krisis air bersih di musim kemarau ini. Sebab perkampungan rawan
terjadi krisis air bersih itu berada di atas perbukitan sehingga sulit
menjangkau sumber air yang banyak berada di bawah perbukitan. (trb)
