BATAM-Upaya memberantas kemiskinan di Indonesia memerlukan sinergi
berbagai sektor, sehingga kebijakan pemerintah yang dikeluarkan bisa
secara konstruktif diimplementasikan oleh semua pemangku kepentingan. Demikian benang merah Diskusi Panel bertema “Kebijakan Ekonomi untuk Memberantas Kemiskinan” pada Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Swiss Belhotel Batam, Senin (16/12). Hadir sebagai pembicara pengusaha Sofyan Wanandi, Wakil Rektor IPB Hermanto Siregar, dan perwakilan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Suahasil Nazara. Sementara Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjadi moderator.
Menurut Heryawan, acara yang dihadiri para gubernur dari seluruh Indonesia ini menyepakati pentingnya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. “Namun para kepala daerah juga minta diperhatikan adanya kondisi-kondisi khusus yang berada di wilayah mereka. Sehingga sinergi ini diperlukan agar kebijakan pengentasan kemiskinan bisa menyentuh seluruh masyarakat,” katanya. Menurutnya, dalam setiap negara ada sekitar 15-20 % masyarakat yang sulit memperoleh akses sehingga mereka tetap terperangkap di jaring kemiskinan kendati indikator perekonomian menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. “Kelompok inilah yang memerlukan advokasi, baik berupa subsidi atau bantuan sosial,” katanya.
Dalam pemaparannya, Suahasil Nazara merasa prihatin dengan rentannya masyarakat yang berada pada garis kemiskinan. “Saat ini ada 12% masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Bila angka kemiskinan kita naikan 20% saja maka angka penduduk miskin di Indonesia melonjak dua kali lipat hingga 23% dari seluruh penduduk. Ini menunjukkan betapa rentannya penduduk yang berada pada garis kemiskinan,” katanya.
Selain itu angka kemiskinan juga menunjukkan ketimpangan antar daerah, baik itu dari sisi persentasi maupun jumlah penduduk. “Kondisi ini juga membingungkan kita, pendekatan mana yang mau diambil. Karena dua pendekatan itu akan menghasilkan peringkat yang berbeda di tiap daerah,” katanya.
Berkaitan dengan advokasi Nazara mempertanyakan efektifitas program beras miskin (raskin). “Karena dari hasil kajian kami di pedesaan. Raskin hanya diberikan pada 77% penduduk miskin di desa tersebut, di lain pihak 10% penduduk paling kaya malah mendapat raskin juga,” katanya. Menanggapi hal ini, Heryawan menyatakan memang ada kendala dalam pembuatan data penerima raskin namun hal itu harus terus dibenahi dan pendataan harus dilakukan by name by address.
Sementara Sofyan Wanandi menekankan pentingnya kepastian hukum dan rasa aman sebagai prasyarat utama investasi. “Saat ini misalnya mungkin ada 100 serikat pekerja yang ada, berbeda dengan dulu saat kepemimpinan Presiden Soeharto yang hanya memiliki satu serikat pekerja. Banyaknya serikat pekerja ini membawa banyak permasalahan industrial yang seharusnya bisa diselesaikan secara baik-baik,” katanya. Lebih jauh dikatakan, sektor utama perekonomian saat ini adalah Sumber Daya Alam, Perkebunan, dan Public Services. “Seharusnya ketiga sektor ini bermuara pada industry manufaktur, namun karena adanya berbagai ketidakpastian akhirnya sector manufaktur yang padat karya ini menjadi terbengkalai,” katanya.
Heryawan menyatakan Jabar yang memiliki 50% indutri manufaktur di Indonesia berharap adanya perhatian pemerintah pusat. “Sektor sumber daya alam bagus namun padat modal dan tidak padat karya sehingga tidak menyerap banyak tenaga kerja. Berbeda dengan manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu diperlukan adanya rasa aman dan kepastian hukum,” katanya. (LAN//har)