"Sampai hari ini, sebulan setelah banjir berlalu, tidak ada transparansi itu. Pemerintah harus bertanggung jawab," kata Aji Satriaji, koordinator aksi.
Aji mengungkapkan, Pemkab Indramayu tidak tanggap dalam mengatasi musibah banjir beberapa waktu lalu. Para korban banjir dibiarkan mendirikan pengungsian sendiri serta tidak mendapatkan bantuan yang sesuai.
Tak hanya itu, para korban banjir yang rumahnya roboh ataupun sawah dan tambaknya terendam hingga kini juga belum mendapatkan kompensasi. Padahal, menurut dia, Pemkab Indramayu memiliki anggaran kebencanaan hingga miliaran rupiah.
"Kami minta pemerintah untuk segera merealisasikan program pascabanjir, seperti pelayanan kesehatan, trauma healing, sanitasi lingkungan, dan lainnya," tutur Aji.
Dalam release yang diberikan kepada wartawan menyatakan, salah satu penyebabnya dikarenakan adanya permasalahan hulu dan hilir yang tidak kunjung selesai yang disebabkan atas perilaku kebijakan dikarenakan lebih mengutamakan profit daripada menerapkan system yang ekologis, pemeritah terlalu membebaskan pemilik modal membuka lahan kawasan hijau menjadi hotel, resort, perumahan, kemudian menghilangkan resapan air dan sebagainya.
Dikatakan Aji, oleh karena itu FORUM Masyarakat Korban Banjir Indramayu dan Forum Aktivis Pantura melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kamis (13/2/2014). Untuk menuntut transparansi anggaran pemerintah Indramayu dalam penanganan bencana.//(har)