Intinya beberapa lembaga negara berkepentingan agar TVRI sebagai BUMN di bidang komunikasi dan media massa akan selalu mantap keberadaannya, sehingga peranannya sebagai sarana komunikasi massa akan bisa efektif dilakukan apabila ada sesuatu keperluan mengkomunikasikan sesuatu masalah kepada masyarakat, agar dengan menggunakan istilah lama tetapi valid, stabilitas dari sesuatu masalah dapat terjamin sehingga diharapkan kehidupan akan tetap baik, atau dapat menjadi lebih baik.
Sementara itu, sudah agak beberapa lama sebuah konflik telah terjadi antara Komisi I DPR RI dengan TVRI cq Dewan Pengawas TVRI.
Tentu kita tidak serta merta memihak, tetapi kita tentu mengharapkan akan segera ada solusi mengenai masalah yang mereka sengketakan. Masalahnya nampaknya berlarut-larut dan situasi terakhir Komisi I DPR RI kabarnya bahkan telah menulis surat kepada Presiden agar Dewan Pengawas TVRI dibubarkan.
Sehubungan degan hal tersebut, perlu ada pihak-pihak yang mendalami apa sebenarnya persoalannya dan memberikan masukan kepada Presiden sebagai bahan pertimbangan beliau dalam memberikan petunjuk-petunjuknya.
Pada masa lalu TVRI secara organisatoris dibawah komando dan kendali Menteri Penerangan RI, sebagai sebuah Direktorat Jenderal Departemen Penerangan. Kini dengan berubahnya tugas dan fungsi Departemen Penerangan menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi, tentu garis pembinaannya berubah meskipun fungsinya ternyata sulit dipisahkan secara hitam putih.
Konflik yang terjadi antara Komisi I DPR RI dengan TVRI sepintas lalu berada pada tataran manajemen dan operasional, bukan mengenai konsep-konsep dasar keberadaan TVRI. Notabene masalah ini memerlukan pendalaman. Tentunya sepanjang hanya menyangkut masalah-masalah manajemen dan operasional akan lebih mudah dicari solusi pemecahannya.
Namun apabila konflik tersebut mernyangkut konsepsi dan konsep dasar keberadaan TVRI pada era reformasi dewasa ini, tentu sangat sulit dicari solusinya.
Bagaimanapun juga, TVRI sebagai sebuah alat komunikasi massa yang penting sehingga permasalahannya harus segera dituntaskan, agar TVRI bekerjasama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk melakukan kerja bareng dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI dan menjaga kedaulatan nasional di bidang komunikasi dan informasi.
Secara kebetulan konflik antara Komisi IDPR RI dengan TVRI dapat digunakan sebagai peluang dan momentum untuk memasukkan konsepsi dan konsep-konsep pemikiran kepada Presiden sesuai dengan tugas pokok pemerintahan untuk mempertahankan NKRI.
Dalam hubungan ini nampaknya adalah benar prinsip yang mengatakan TVRI hanya sarana komunikasi, TVRI bukan unsur yang menentukan falsafah, tugas pokok dan fungsi-fungsi TVRI -nya, TVRI sekali lagi hanya alat.(trb)