Massa aksi yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu (FNB) berasal dari nelayan pantura di wilayah Indramayu, Cirebon, Tegal, Brebes, dan Jakarta. Mereka bergerak sekitar pukul 08.00 WIB dari Masjid Istiqlal, kemudian mengawali aksinya menuju Kantor Pertamina.
Massa aksi menolak Perpres nomor 15 tahun 2012, Permen ESDM nomor 18/2013 dan surat edaran BPH Migas yang mencabut subsidi BBM kepada nelayan dengan kapal 30 GT ke atas dan mendesak kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri ESDM RI, BPH Migas untuk segera mencabut ketiga kebijakan tersebut, serta mengembalikan hak nelayan Indonesia untuk mendapatkan BBM subsidi tanpa ada pembatasan sekecil apapun.
Salah satu Korlap aksi, Sahali SH mengatakan, aksi ini dilancarkan agar pemerintah segera sadar dan paham bahwa setiap kebijakan yang dibuat harus berdasarkan pada kebutuhan nelayan.
"Target minimal aksi kita adalah setidaknya pemerintah menyikapi serius permasalahan tentang nelayan yang sedang diperjuangkan ini, dan target maksimal adalah Presiden mencabut peraturan menteri tadi," tegasnya saat di depan kantor Pertamina Jakarta.
Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Barat, Ono Surono ST menegaskan, tuntutan nelayan bukanlah hal yang megada-ada. Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut membuktikan bahwa SBY, menteri ESDM dan BPH Migas tidak konsisten dan menjegal program-program yang telah dibuatnya sendiri.
Misalnya, lanjutnya, tidak konsisten terhadap Program pembangunan kapal nelayan berukuran di atas 30 GT sebanyak 1.000 unit hingga 2014 yang diatur melalui inpres no. 1 tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional.
Selain itu juga bertentangan dengan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) yang diatur melalui Keppres no. 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat atau disebut program klaster ke-4.
"Dan yang paling inti adalah bertentangan dengan Instruksi Presiden nomor 15 tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, poin 11 yang menyatakan bahwa Menteri energi sumber daya mineral memfasilitasi ketersediaan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi kepada nelayan," tegas Ono Surono.
Setelah massa berorasi di depan kantor pusat Pertamina, kemudian menuju gedung kementerian BUMN, berlanjut ke gedung Kementerian ESDM, dan berakhir di Istana Negara.
Saat massa aksi meluncur ke Istana Negara, beberapa negosiator sedang menunggu hasil rapat yang dilakukan oleh Kementerian ESDM dan pihak Pertamina yang sedang membahas masalah tuntutan nelayan. Beberapa perwakilan mengaku, pihaknya akan menunggu hasil keputusan rapat tersebut.
"Kita tunggu saja keputusannya. Mungkin sampai besok," tandasnya.
Dalam aksi itu, terdapat pula massa solidaritas dari elemen mahasiswa yang turut bergabung, dalam pantauan, terdapat diantaranya mahasiswa ISIP, UNAS, dan UBK yang berorasi di depan gedung Kementerian ESDM tentang penolakan neo-liberalisme dari pemerintahan SBY - Boediono.
Sementara, Ribuan massa aksi lainnya, sekitar pukul 15.30 WIB membubarkan diri dari Istana Negara dan langsung menuju ke daerahnya masing-masing.