"Harus ada antisipasi pelanggaran di lapangan seperti pungutan liar. Aparat terkait harus lebih memperhatikan tidak ada tindakan represif dan pungutan liar terhadap PKL," kata Deddy Mizwar saat menghadiri peluncuran program pengembangan model PKL di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Deddy menyebutkan, penertiban PKL harus dilakukan dengan cara yang baik oleh aparat pemerintah daerah dengan tujuan penataan agar tidak menjadi wajah suram sebuah kota.
"PKL juga harus ditertibkan, dan ditata agar bukan menjadi permasalahan melainkan solusi bagi perekonomian masyarakat kecil," ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Deddy perlu sinergintas antara pemerintah terkait dalam penataan PKL.
Ia mengharapkan pemerintah daerah se-Jawa Barat dapat melakukan penataan PKL secara terpadu seperti yang dilakukan pemerintah Kota Bogor yang terpilih menjadi model percontohan pengembangan PKL.
"Karena bila PKL ditata dan ditertibkan ini akan seperti di Eropa, justru menjadi daya tarik pariwisata," katanya.
Deddy menambahkan, kemitraan yang terjalin antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan pemerintah daerah dalam menata dan menertibkan PKL serta dukungan semua pihak, sampai pada sasaran yakni menjadikan PKL lebih berkualitas.
"Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengawasi dan mengantisipasi pelanggaran yang dilakukan aparatnya dalam menata dan menertibkan PKL, jangan represif dan melakukan pungutan liar," katanya.
Kota Bogor terpilih sebagai pusat kuliner dan model percontohan pengembangan PKL oleh Kementerian Koperasi dan UKM karena dinilai memiliki iklim yang kondusif dalam pengembangan sektor itu.(ant)