PARIGI, - Penataan Kabupaten Pangandaran harus tersusun dengan
jelas. Mulai dari perencanaan, hingga zonasi setiap sektor.
Hal tersebut dikatakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Jawa Barat Irfan Suryanagara ketika melakukan kunjungan kerja saba desa
ke Kabupaten Pangandaran, Jumat (9/5/2014).
Turut hadir pada kunjungan ke Kantor Sekretariat Dinas (Setda) dan
Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran, adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi
Jawa Barat Rudy Harsa Tanaya, serta para anggota.
Kemudian perwakilan dari Dinas Pehubungan, lalu Dinas Bina Marga
Provinsi Jawa Barat. Lalu hadir pula Bupati Kabupaten Ciamis Iing Syam
Arifin, Wakil Walikota Banjar Walikota Banjar.
Kehadiran mereka disambut
Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang Naffandy.
"Pangandaran mau dibawa dan dibangun menjadi apa? Tidak punya anggaran, minta dan ajukan ke provinsi," ujarnya.
Irfan mengungkapkan, dari pantauan dia selama kunjungan terkejut
ketika melihat kondisi Pantai Pangandaran semerawut. Bahkan diakui dia
tidak jelas penataan maupun konsepnya.
“Tidak jelas penataannya. Mana pantai, mana ruang untuk publik. Orang
datang ke sini untuk menikmati pantai, bukan melihat PKL yang banyak,”
tegasnya.
Melihat kondisi tersebut, Irfan menginginkan agar Pemerintah
Kabupaten Pangandaran yang baru saja mejadi Daerah Otonom Baru (DOB)
untuk dapat membuat dan menyusun desain penataan serta pembangunan.
“Pangandaran mau dibawa dan dibangun seperti apa, harus ada grand
design juga konsep yang jelas. Pemkab Pangandaran agar dapat bermitra
dengan konsultan. Maksudnya untuk mendesain Pangandaran ke depan.
Karena, mumpung masih baru lahir,” jelasnya.
Dikatakan dia, biaya mahal tidak menjadi masalah. Yang terpenting ada konsep yang jelas untuk jangka panjang.
Dari desain tersebut pun aka nada zonasi jelas. Seperti untuk industri, bisnis, pertanian, perkebunan, juga pariwisata.
Menurut dia, kini pengunjung yang datang ke Pantai Pangandaran sulit untuk menikmati liburan atau suasana alam.
“Bagaimana mau banyak turis. Ini turis terpaksa karena di Jabar tidak
ada pantai wisata lagi di priangan timur. Jadi, itu perlu ditata,
mumpung masih DOB baru. Saya rasa itu akan baik dan perlu,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk PKL pun itu bias ditertibkan atau ditata dengan baik. Asalkan ada konsep yang jelas.
Masih dikatakan dia, pempimpin di Pangandaran sekalipun penjabat
bupati harus memiliki jiwa entrepreneur. Yakni dengan para pemilik dana
baik swasta maupun pemerintahan.
“Budaya Pangandaran dengan Bali berbeda. Pangandaran tidak bisa
seperti Bali. Namun bisa lebih maju dan berkembang dari Bali. Dengan
membuat pariwisatanya memiliki cirri khas sendiri,” katanya.
Di tempat yang sama, Penjabat Bupati Kabupaten Pangandaran Endjang
Naffandy, berharap ada bantuan dan dukungan dari Pemerintah Provinsi
Jawa Barat.
“Kita masih memerlukan bantuan dalam pengembangan pariwisata.
Kemudian kendaraan dinas pun masih pinjam pakai dari Kabupaten Ciamis.
Tentunya masih banyak dukungan untuk sarana prasarana penunjang
lainnya,” ujarnya.
Endjang berharap, ke depannya pembangunan Pangandaran dapat berjalan
dengan lancar. Sesuai dengan cita-cita pemekaran dari Kabupaten Ciamis.(PRLM).
Subscribe to:
Post Comments (Atom)