Unjuk rasa massa yang tergabung dalam Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah (PKSPD) itu berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu legislatif yang dianggap masih banyak menyisakan masalah.
Massa yang melakukan unjuk rasa itu menyusuri sejumlah tempat, mulai dari kantor Panwas, PDAM, KPUD, Polres, dan Kejari. Direktur PKSPD, O'ush Dialambaqa mengatakan, gugatan utama dari aksi yang dilakukan itu adalah menuntut agar menggugurkan dan memproses hukum para anggota dewan terpilih yang terlibat politik uang.
Demikian pula dengan partai politik yang terlibat menggunakan fasilitas negara, dana APBD, dan BUMD.
Menurut dia, adanya pelanggaran-pelanggaran seperti demikian diakibatkan oleh aparatus yang terkait dalam proses pemilu, tidak berperan secara maksimal dan proporsional.
"Faktanya Panwas dan KPUD telah memosisikan dirinya sebagai wasit dan eksekutor, sekaligus pemain dalam permainan. Begitu juga dengan pihak Polres dan Kejari," ujarnya di sela-sela aksi unjuk rasa.
Dia mengatakan, idealnya Panwas dan KPUD sigap menindaklanjuti setiap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu.
Tindak lanjut itu berupa proses hukum tindak pidana Pemilu ke Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu) yang terdiri dari beberapa unsur, yakni Panwas, Polres, dan Kejari.
"Gakumdu ini seharusnya menindaklanjuti setiap pelanggaran ke tahapan proses penuntutan yang diemban oleh Kejari dalam persidangan. Atas putusan persidanganlah, sang pelanggar, baik itu caleg atau parpol, ditindaklanjuti oleh KPUD. Apakah KPUD mencoret atau menggugurkan anggota legislatif terpilih," katanya.
Koordinator Umum Aksi PKSPD Indramayu, Kuswanto mengatakan, pihaknya telah banyak melaporkan kecurangan soal pemilu lalu. Namun tidak ada proses yang dinilai memuaskan.
Dia menambahkan, pihaknya menerima banyak laporan soal praktik serangan fajar yang dilakukan oleh calon anggota legislatif tertentu menjelang pelaksanaan pileg 2014.
"Panwaslu kami anggap mandul. Banyak laporan yang tidak pernah tersentuh dan mentah ditengah jalan. Kami mendesak kepada Bawaslu Jawa barat dan Bawaslu pusat untuk mengevaluasi ulang kinerja anggota Panwaslu kabupaten Indramayu," katanya.
Sementara terkait penyelenggaraan pemilu lalu, dia menilainya sebagai pemilu terburuk sepanjang sejarah Kabupaten Indramayu.
"Banyak suara yang tertukar, sehingga menyebabkan pemilu ulang di puluhan desa. Ini cukup merugikan parpol peserta pemilu," katanya.
Pemilu ulang di Kabupaten Indramayu digelar di 52 desa dari 15 kecamatan.
Tidak ada perwakilan dari unsur KPU Indramayu dan Panwaslu yang memberikan tanggapan dalam aksi ini.
Namun demikian, aksi demo massa PKSPD mendapatkan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sejumlah jalan protokol juga terpaksa ditutup.Aksi ini mendapatkan perhatian juga dari masyarakat.