 |
Hal itu diungkapkan berdasarkan surat undangan yang disebar kepada 50 anggota legislatif periode 2014-2019, dalam undangan itu tertulis pelaksanaan pelantikan akan diadakan pada 12 Agustus di Pendopo kantor bupati Indramayu. "Saya minta dibatalkan. Ini demi kesucian DPRD, DPRD itu sejajar dengan bupati, dan pendopo itu eksekutif yang harus diawasi oleh DPRD nanti," tegas M Solihin, Aleg terpilih dari PKB di Dapil Indramayu IV, Kamis malam (6/7/14).
Ia menilai, penyelenggara harus paham bahwa kultur politik di Indramayu sudah saatnya diubah, karena selama ini DPRD di Indramayu sedang mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat.
"Ini kultur yang tidak sehat, walaupun boleh tapi tidak tepat dan secara etika tidak layak. DPRD harus netral dan steril," jelasnya.
Padahal, kata dia, DPRD punya gedung sendiri yang mewah dan luas, mestinya itu dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga ia mempertanyakan posisi sekretariat DPRD Indramayu dalam menjaga kredibilitas instansi DPRD. "Ada apa di balik semua ini," katanya mempertanyakan.
Bahkan, lanjut Solihin, bila perlu pelantikan disaksikan oleh masyrakat secara umum. "Kalau bisa di lapangan terbuka, biar disaksikan masyarakat," tegas Solihin.
Hal yang sama diutarakan oleh Aleg terpilih, Azun Mauzun dari PKB dapil Indramayu II, ia pun tegas menolak rencana pelantikan di pendopo.
"Jelas kita tolak, kita bukan kuwu bukan PNS kenapa harus di pendopo," katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Indramayu, Wulan membenarkan bahwa pihaknya sudah menetapkan pelantikan Aleg baru di pendopo pada 12 Agustus mendatang. Ia beralasan bahwa kegiatan ini sudah turun temurun dilakukan di pendopo.
“Kita sudah mempertimbangkan semua aspek itu dan pilihan tetap di pendopo seperti 5 tahun yang lalu juga sama,” katanya saat dihubungi wartawan.