Karena dengan dikuranginya alokasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
sebesar 20% oleh pemerintah terhadap nelayan, maka langkah itu akan
sangat mengganggu kehidupan nelayan.
Ketua Forum Solidaritas
Nelayan Medan di Belawan, Jafar Achmad kemarin mengatakan, sangat tidak
setuju dengan langkah Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas) yang mengurangi alokasi BBM terhadap nelayan sebesar 20%
terhitung 1 Agustus 2014.
Langkah ini tegas Jafar, adalah langkah
mundur dan jelas sangat mengganggu aktivitas masyarakat nelayan yang
menggantungkan kehidupannya dari melaut. Apalagi, sedikitnya 70% biaya
melaut nelayan adalah BBM.
Untuk itu kata Jafar, pemerintah bisa
menganulir kebijakan BPH Migas yang nyata-nyata menambah derita bagi
nelayan tersebut. "Alokasi BBM terhadap sektor ril seperti nelayan
janganlah dikurangi. Kan masih banyak sektor lain yang tidak menyentuh
langsung kepada masyarakat kecil yang bisa dinaikkan harganya jika
pemerintah bertujuan mengurangi subsidi," kata Jafar menambahkan 210
nelayan kecil anggotanya bakal terancam melaut.
Sejumlah nelayan
di kawasan Bagandeli Belawan kepada MedanBisnis mengatakan, pasca
dikuranginya alokasi BBM bersubsidi sebesar 20% terhadap nelayan, banyak
nelayan kecil yang terpaksa menganggur karena untuk mendapatkan BBM
sangat sulit dan harganya pun mahal.
"Kami tidak mengerti
terhadap kebijakan BPH Migas tersebut. Padahal sebelum alokasi
dikurangi, nelayan saja sudah sulit mendapatkan BBM dengan harga
normal," kata Nuar nelayan Bagandeli.
Ketua DPC HNSI Kota Medan
Zulfachri Siagian juga membenarkan, pasca dikuranginya alokasi BBM
bersubsidi sebesar 20% terhitung 1 Agustus 2014, nelayan sangat
kesulitan mencari nafkah. "Sebelum dikurangi saja kebutuhan BBM untuk
nelayan sudah kurang, apalagi dikurangi," katanya.
Sebelumnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menentang langkah BPH Migas
yang mengurangi alokasi BBM bersubsidi terhadap nelayan sebesar 20%
karena akan menimbulkan keresahan di kalangan nelayan.
Menteri
KKP Sharif Cicip Sutardjo bahkan mengatakan, jika pengurangan itu
diterapkan akan menimbulkan keresahan bagi nelayan karena tidak ada
kejelasan berapa besar alokasi per kapal nelayan.
Cicip
mengungkapkan, BBM bersubsidi merupakan input produksi yang mempunyai
peranan sangat penting bagi kelangsungan usaha perikanan.
Berdasarkan
hasil identifikasi dan supervisi di beberapa pusat kegiatan nelayan,
komponen BBM mencapai 60-70 persen dari seluruh biaya operasi
penangkapan ikan sekali melaut. |
