CIANJUR, - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur, Hilman Kurnia, mengakui
pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur belum berjalan
optimal. Salau satu contoh, yakni sekitar 800 ribu jiwa di Kabupaten
Cianjur belum memiliki akte kelahiran."Total penduduk di Kabupaten Cianjur sekitar 2,2 juta jiwa. Jumlah penduduk terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Bandung dan Bogor. Namun kami belum memiliki kelengkapan yang memadai untuk pelayanan administrasi kependudukan," ujar Hilman ketika ditemui Tribun di kantor Disdukcapil, Jalan Raya-Bandung, Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah, Jumat (30/5).
Dijelaskan Hilman, belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Cianjur itu disebabkan banyak faktor. Di antaranya, minimnya anggaran untuk memaksimalkan pelayanan sehingga berdampak bagi warga di Cianjur selatan yang lokasinya cukup jauh dari disdukcapil.
"Berdasarkan UU No 24 tahun 2013, administrasi kependudukan mulai dari pengentrian data sampai penebitannya menjadi kewenangan disdukcapil," ujar Hilman. Diakuinya, anggaran disdukcapil sekitar Rp 4 miliar. Nilai itu lebih kecil dari kota/kabupaten di Jabar lainnya yang anggarannya bisa mencapai Rp 10 miliar.
Hilman menambahkan, dalam aturan yang menggantikan UU No 23 tahun 2006 itu pun terdapat perubahan paradigma tentang peran pemerintah dalam pengurusan administrasi kependudukan. Pemerintah harus beperan aktif dalam pengurusan administrasi kependudukan.
"Kalau dulu masyarakatnya yang aktif dalam pengurusan administrasi kependudukan. Sedangkan pemerintahnya pasif. Sekarang terbalik, pemerintahnya aktif dan masyarakat pasif," ujar Hilman. (trbn)